Kementerian Luar Negeri Belanda meminta agar dokumen pengadilan yang akan dikirimkan ke Negara Kincir Angin itu harus asli dan lengkap. Selain itu, aparat hukum Indonesia tidak bisa langsung mengirimkan dokumen hukum itu kepada orang atau badan hukum Belanda yang menjadi tujuan.  Permintaan itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Belanda melalui perwakilan Indonesia, yang kemudian diteruskan ke Jakarta.

Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik yang terdiri dari provinsi-provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan daerah otonom dan memiliki hak otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Hak otonomi bukan berarti untuk memecah daerah-daerah yang ada di Indonesia melainkan untuk lebih memajukan daerah dengan melibatkan peran ...

Relasi kekuasaan antara pusat dan daerah dalam beberapa kurun waktu pasca reformasi 1998 dan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, senantiasa menghiasi perdebatan akademis dan menjadi wacana publik terkait Pola Hubungan kekuasaan Pusat dan daerah di Indonesia. Beberapa kalangan bahkan mengelompokkannya sebagai barometer pengukur denyut pegas tolak dan tarik kepentingan antara pemerintahan pusat dan ...

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam ...

Salah satu arah Kebijakan Program Pembangunan Nasional Bidang Hukum yang tercakup dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) adalah mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas.

Berikut ini adalah hasil dari resolusi tujuh tahun berdirinya Dewan Pimpinan Daerah Republik Indonesia, yang dihadiri juga berbagai kalangan dari perguruan tinggi di Indonesia.